Dunia digital Indonesia baru-baru ini digemparkan oleh serangkaian kasus penyebaran konten asusila berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) atau deepfake yang menargetkan figur publik dan masyarakat umum. Sepanjang pekan kedua Juni 2026, pihak kepolisian telah mengamankan sindikat pembuat konten manipulatif yang merugikan reputasi banyak pihak. Fenomena ini memicu pertanyaan krusial mengenai sejauh mana jangkauan hukum pidana Indonesia dalam menjerat pelaku kejahatan siber yang menggunakan teknologi mutakhir ini.
Kejahatan berbasis AI bukan sekadar isu teknologi, melainkan ancaman nyata terhadap kehormatan dan hak asasi seseorang. Jika Anda atau kerabat menjadi korban dalam kasus serupa, sangat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan jasa pengacara pidana guna mendapatkan perlindungan hukum yang tepat dan terukur.
Dasar Hukum Kejahatan Deepfake dan Manipulasi Digital
Di Indonesia, tindakan merekayasa konten digital dengan tujuan merugikan orang lain diatur dalam beberapa instrumen hukum yang sangat ketat. Mengingat dampak destruktifnya, pelaku tidak hanya diancam hukuman penjara, tetapi juga denda materiil yang signifikan.
1. UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua)
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU ITE terbaru, setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana.
Lebih spesifik lagi, Pasal 35 UU ITE melarang setiap orang melakukan penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan informasi elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik (manipulasi data).
2. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022
Penggunaan wajah atau identitas seseorang untuk dipasang pada konten deepfake tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap data pribadi. Berdasarkan Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP, setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat diancam pidana penjara hingga 5 tahun.
3. KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)
Sejak diberlakukan secara penuh pada awal tahun 2026, KUHP baru juga mempertegas sanksi bagi pelaku tindak pidana terhadap kehormatan atau nama baik melalui sarana teknologi informasi. Hal ini memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi korban manipulasi digital.
Prosedur dan Langkah Hukum Bagi Korban Deepfake
Menghadapi kasus manipulasi digital memerlukan ketenangan dan ketepatan langkah hukum. Berikut adalah prosedur yang sebaiknya ditempuh:
- Pengumpulan Barang Bukti Digital: Simpan tangkapan layar (screenshot), rekaman layar, serta tautan (URL) dari konten deepfake tersebut. Jangan menghapus bukti asli sebelum diverifikasi oleh ahli digital forensik.
- Audit Jejak Digital: Melakukan identifikasi awal terhadap platform mana saja konten tersebut tersebar.
- Pelaporan ke Pihak Berwajib: Melaporkan kejadian ke Siber Polda atau Polres setempat dengan membawa bukti-bukti yang cukup.
- Pendampingan Hukum: Mengingat kompleksitas pembuktian teknologi AI, pendampingan dari tenaga ahli melalui jasa pengacara mitigasi-nonlitigasi sangat krusial untuk memastikan laporan diproses sesuai prosedur.
Jika dalam proses ini ditemukan adanya penyalahgunaan identitas kependudukan untuk pendaftaran akun palsu, korban juga perlu mengurus verifikasi data melalui jasa pengurusan dokumen resmi kependudukan agar identitas asli tetap terlindungi secara administratif.
Risiko Hukum bagi Pembuat dan Penyebar
Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa sekadar “meneruskan” (forward) konten deepfake yang mengandung unsur asusila atau fitnah juga memiliki konsekuensi hukum.
| Kategori Pelanggaran | Dasar Hukum | Ancaman Pidana (Maksimal) |
|---|---|---|
| Manipulasi Data (Deepfake) | Pasal 35 UU ITE | 12 Tahun Penjara / Denda Rp12 Miliar |
| Penyebaran Konten Asusila | Pasal 27 ayat (1) UU ITE | 6 Tahun Penjara / Denda Rp1 Miliar |
| Penggunaan Data Tanpa Izin | Pasal 67 UU PDP | 5 Tahun Penjara / Denda Rp5 Miliar |
FAQ: Pertanyaan Seputar Hukum Deepfake di Indonesia
Apakah pembuat deepfake untuk tujuan komedi tetap bisa dipidana?
Meskipun bertujuan komedi, jika subjek dalam video tidak memberikan izin dan merasa dirugikan nama baiknya, pelaku tetap dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik atau manipulasi data sesuai UU ITE.
Bagaimana jika pelaku berada di luar negeri?
Hukum pidana Indonesia memiliki asas ekstrateritorial dalam UU ITE, yang berarti hukum Indonesia tetap berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah Indonesia namun memiliki akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia.
Apa langkah pertama jika foto saya disalahgunakan menjadi deepfake?
Segera lakukan takedown request ke platform media sosial terkait dan hubungi pengacara untuk melakukan somasi atau pelaporan pidana guna mencegah penyebaran lebih luas.
Kesimpulan
Kasus viral deepfake di bulan Juni 2026 ini menjadi pengingat keras bahwa teknologi harus digunakan dengan etika dan tanggung jawab. Instrumen hukum pidana Indonesia melalui UU ITE, UU PDP, dan KUHP baru telah menyediakan payung hukum yang kuat untuk menjerat para pelaku manipulasi digital.
Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan tidak ragu mengambil langkah hukum jika hak-hak digitalnya dilanggar. Penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan berbasis AI merupakan kunci untuk menciptakan ruang siber yang aman dan berintegritas di Indonesia.