Kasus perebutan hak asuh dan kelalaian pemenuhan nafkah anak kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial sepanjang pekan ini (18-23 Juni 2026). Viral-nya curhatan seorang ibu di Jakarta mengenai mantan suaminya yang mengabaikan putusan pengadilan selama dua tahun terakhir memicu diskusi publik mengenai efektivitas penegakan hukum perdata di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa putusan hakim mengenai nominal nafkah bukanlah sekadar angka di atas kertas, melainkan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan melalui jalur eksekusi.
Memastikan kesejahteraan buah hati adalah prioritas utama. Jika Anda menghadapi kendala serupa, menggunakan jasa pengacara hukum keluarga profesional dapat membantu Anda menempuh jalur eksekusi yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia agar hak anak tetap terpenuhi secara berkelanjutan.
Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Anak
Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi. Prinsip utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Bagi penganut agama Islam, Pasal 149 dan Pasal 156 KHI mengatur bahwa ayah wajib memberikan nafkah hadhanah (pemeliharaan) kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah.
3. SEMA Nomor 1 Tahun 2022
Mahkamah Agung melalui SEMA No. 1 Tahun 2022 semakin memperkuat perlindungan hak anak. Kini, pengadilan dapat memerintahkan pemotongan gaji secara langsung (salary attachment) bagi aparatur sipil negara atau pegawai BUMN yang lalai membayar nafkah anak pasca perceraian.
Tahapan Prosedur Eksekusi Nafkah Anak
Apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), namun mantan suami tetap tidak memberikan nafkah sesuai nominal yang ditetapkan, Anda dapat mengajukan permohonan eksekusi. Proses ini umumnya melibatkan seorang pengacara perceraian untuk memastikan kelengkapan administrasi.
Berikut adalah langkah-langkah hukum yang perlu dilakukan:
- Peringatan (Aanmaning): Ketua Pengadilan akan memanggil pihak termohon eksekusi (mantan suami) untuk diberikan peringatan agar melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu maksimal 8 hari.
- Sita Eksekusi (Executoriaal Beslag): Jika peringatan diabaikan, pengadilan atas permintaan pemohon dapat melakukan penyitaan terhadap aset atau harta kekayaan milik mantan suami.
- Lelang Aset: Harta yang telah disita akan dilelang melalui kantor lelang negara, dan hasilnya digunakan untuk melunasi tunggakan nafkah anak.
- Permohonan Sita Gaji: Jika mantan suami adalah pekerja formal, penggugat dapat memohon kepada pengadilan untuk menerbitkan penetapan pemotongan gaji bulanan yang ditujukan kepada instansi/perusahaan tempatnya bekerja.
| Jenis Nafkah | Deskripsi | Dasar Hukum |
|---|---|---|
| Nafkah Madhiyah | Nafkah masa lampau yang belum dibayar | Pasal 196 HIR |
| Nafkah Hadhanah | Biaya pemeliharaan & pendidikan anak | Pasal 156 KHI |
| Nafkah Mut’ah | Kenang-kenangan untuk mantan istri | Pasal 158 KHI |
Hambatan dalam Eksekusi Nafkah
Meskipun secara regulasi sudah jelas, dalam praktiknya proses eksekusi sering menemui hambatan teknis. Hal ini memerlukan ketelitian dalam penanganan jasa pengacara perdata untuk melakukan penelusuran aset (asset tracing).
Beberapa risiko atau kendala yang sering terjadi antara lain:
- Penyembunyian Aset: Mantan suami memindahkan kepemilikan aset ke pihak ketiga atau keluarga sebelum eksekusi dilakukan.
- Ketidakpastian Penghasilan: Jika mantan suami bekerja di sektor informal atau tidak memiliki penghasilan tetap, pemotongan gaji sulit dilakukan.
- Biaya Eksekusi: Proses eksekusi memerlukan biaya operasional (panjar biaya eksekusi) yang harus dibayarkan di muka oleh pemohon.
FAQ: Pertanyaan Seputar Nafkah Anak
1. Sampai usia berapa nafkah anak wajib diberikan? Secara umum hingga anak berusia 21 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan sendiri.
2. Apakah nominal nafkah bisa naik setiap tahun? Ya, dalam gugatan biasanya dicantumkan permohonan kenaikan nafkah sebesar 10-20% per tahun untuk mengimbangi laju inflasi.
3. Apa yang terjadi jika mantan suami benar-benar tidak mampu secara finansial? Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, jika ayah terbukti secara medis atau hukum tidak mampu, maka ibu dapat diwajibkan ikut memikul biaya pemeliharaan anak sesuai kemampuannya.
Kesimpulan
Lalai dalam memenuhi nafkah anak bukan hanya pelanggaran moral, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada penyitaan aset dan upaya paksa lainnya. Dengan dinamika hukum di Indonesia tahun 2026 yang semakin mengedepankan hak anak, para ibu memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menuntut hak buah hatinya.
Jangan biarkan hak anak terabaikan karena ketidaktahuan prosedur. Segera konsultasikan situasi Anda untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai eksekusi nafkah maupun urusan perdata lainnya. Penanganan yang tepat sejak dini akan menghindarkan anak dari kerugian jangka panjang di masa depan.