Kasus perebutan aset pasca-perceraian kembali menjadi sorotan publik pada akhir Juni 2026. Viral di media sosial mengenai putusan pengadilan yang melibatkan pembagian saham perusahaan startup sebagai objek harta bersama. Masalah hukum perdata ini menarik perhatian karena kompleksitas valuasi aset digital dan kepemilikan bisnis dalam ikatan perkawinan.
Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa aset yang didapat selama masa perkawinan, termasuk saham, secara otomatis menjadi harta bersama kecuali terdapat perjanjian pra-nikah. Tanpa pendampingan dari jasa pengacara perdata yang berpengalaman, pembagian aset strategis seperti perusahaan seringkali berakhir merugikan salah satu pihak.
Memahami Konsep Harta Bersama dalam Hukum Indonesia
Di Indonesia, status kepemilikan harta dalam perkawinan diatur secara tegas untuk memberikan kepastian hukum. Harta bersama atau dikenal dengan istilah gono-gini mencakup segala kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama ikatan perkawinan berlangsung.
Dasar Hukum dan Regulasi Terkait
Ada dua regulasi utama yang menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia:
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019): Berdasarkan Pasal 35 ayat (1), “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Sementara harta bawaan tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan harta menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian kawin.
Dalam konteks kasus viral 2026 ini, perdebatan muncul ketika saham perusahaan meningkat nilainya secara signifikan saat masa perkawinan, meskipun perusahaan didirikan sesaat sebelum menikah.
Status Saham Perusahaan sebagai Objek Gono-Gini
Saham merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Dalam sengketa hukum, penentuan apakah saham masuk ke dalam kategori harta bersama atau harta bawaan sangat bergantung pada waktu perolehannya.
| Kategori Harta | Penjelasan | Status Hukum |
|---|---|---|
| Harta Bersama | Diperoleh dari penghasilan selama menikah. | Dibagi 50:50 saat cerai. |
| Harta Bawaan | Didapat sebelum menikah (hibah/warisan). | Milik pribadi sepenuhnya. |
| Harta Hasil | Keuntungan/dividen dari harta bawaan selama menikah. | Umumnya dianggap harta bersama. |
Jika Anda menghadapi situasi serupa, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara perceraian untuk mengidentifikasi klasifikasi aset secara akurat sebelum masuk ke ranah persidangan.
Prosedur dan Langkah Hukum Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa harta gono-gini, terutama yang melibatkan aset bisnis, memerlukan ketelitian ekstra. Berikut adalah langkah yang biasanya ditempuh:
1. Jalur Mediasi (Non-Litigasi)
Ini adalah langkah awal yang diwajibkan oleh pengadilan. Para pihak mencoba mencapai kesepakatan damai mengenai pembagian nilai saham tanpa harus membubarkan operasional perusahaan.
2. Gugatan Pembagian Harta Bersama (Litigasi)
Jika mediasi gagal, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim) atau Pengadilan Agama (untuk Muslim). Dalam proses ini, peran jasa pengacara bisnis sangat krusial untuk melakukan audit nilai saham dan memastikan hak klien terlindungi sesuai porsi yang adil.
3. Eksekusi Putusan
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), pengadilan akan memerintahkan pembagian aset atau pembayaran kompensasi jika aset (seperti perusahaan) tidak mungkin dibagi secara fisik.
Risiko Hukum jika Tidak Ada Perjanjian Pisah Harta
Risiko terbesar dalam sengketa perdata adalah pengalihan aset secara sepihak oleh salah satu pasangan sebelum gugatan diajukan. Tindakan “penggelapan” harta bersama ini dapat dituntut secara pidana maupun perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).
Penting untuk diingat bahwa setiap langkah hukum yang diambil akan berdampak pada kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, strategi hukum harus disusun sedemikian rupa agar tidak mengganggu operasional perusahaan yang menjadi objek sengketa.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah saham yang dibeli dengan uang pribadi tetap jadi harta bersama? Ya, jika dibeli selama masa perkawinan dan tidak ada perjanjian pisah harta, uang tersebut dianggap berasal dari penghasilan selama pernikahan yang merupakan harta bersama.
2. Bagaimana jika perusahaan merugi, apakah utangnya dibagi dua? Berdasarkan prinsip hukum perdata, utang yang timbul untuk kepentingan keluarga atau selama masa perkawinan juga menjadi tanggung jawab bersama (utang bersama).
3. Berapa lama proses gugatan harta gono-gini di pengadilan? Proses ini biasanya memakan waktu 3 hingga 6 bulan di tingkat pertama, tergantung pada kerumitan pembuktian aset.
Kesimpulan
Kasus viral di pertengahan tahun 2026 ini menjadi pengingat pentingnya pemahaman mengenai hukum perdata dalam rumah tangga. Pembagian harta gono-gini, khususnya yang melibatkan saham dan aset bisnis, membutuhkan pembuktian yang kuat dan dasar hukum yang tepat.
Langkah preventif terbaik adalah pembuatan perjanjian perkawinan. Namun, jika sengketa sudah terjadi, memastikan perlindungan hukum melalui tenaga profesional adalah investasi terbaik untuk mengamankan hak-hak ekonomi Anda di masa depan.